Kasus Percetakan Sawah, JPU : Ada Dipotong Rp1,5 Miliar

Sidang kasus percetakan Sawah hadirkan saksi dari Kelompok Tani penerima bantuan. (foto:LVL)

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur, yang dipimpin Maskur SH dengan Hakim Anggota Ukar Priyambodo SH MH dan Ir Abdurrahman Karim SH kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi yang menyeret Bayan Julianta, Kasi Produksi Perlindungan Tanaman Pangan Bidang Pertanian Dinas Pertanian Kutai Timur ke meja hijau, Rabu (8/11/20170 sore.

Pada sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andi Aulia Rahman SH dan Andre SH menghadirkan 10 orang saksi, sebagian dari anggota Kelompok Tani penerima bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 senilai Rp11,3 Miliar.

Kesepuluh anggota saksi tersebut adalah Itit Ajang, Juni Kule, Jufri Rauf, Abu Nawas, Umar, M Tang, I Putu Widya, Kadek Suardana, Syarif dan Budirman berasal dari Kelompok Tani Rawa Indah, Suka Maju, dan Abadi Jaya.

Terkait materi persidangan kali ini, usai persidangan Andi mengatakan saksi-saksi mengungkapkan terjadi pemotongan terhadap bantuan yang mereka terima. Ada yang dipotong Rp700 Juta bahkan Kelompok Tani Abadi Jaya mengalami pemotongan Rp1,5 Miliar dari Rp3 Miliar dana yang diterimanya.

“Jumlahnya bervariasi,” sebut Andi singkat.

Terpisah, Titin SH, Penasehat Hukum terdakwa mengatakan dalam fakta persidangan terungkap jika kerugian negara sebesar sekitar Rp4,3 Miliar tidak hanya dinikmati kliennya.

“Saya minta dia (Bayan) untuk membuka semuanya, supaya jangan hanya dia yang menanggung hukuman,” sebut Titin usai persidangan.

Terhadap Pasal-Pasal yang didakwaan kepada kliennya, Titin mempertanyakan mengapa tidak disebutkan Junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, turut serta melakukan perbuatan pidana.

Pada sidang pembacaan dakwaan, JPU mendakwa Bayan Julianta dengan dakwaan Kesatu primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berita terkait : Percetakan Sawah Rugikan Negara Miliaran, Saksi Sebut Bantuan Bervariasi  

Atau Kedua primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (LVL)

 

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password