Kasus Hibah Tanah, PH Terdakwa Nilai Dakwaan JPU Daluwarsa

Hendra Sahputra,SH,MH. (foto:LVL)

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Agustinus Arif Juono SH dan Abdul Khalid Amd SH, Penasehat Hukum (PH) Fredyanto Sulistio, membacakan eksepsi terhadap dakwaan kliennya di Pengadilan Negeri Samarinda, Kaimantan Timur, Rabu (8/11/2017).

Fredyanto Sulistio yang kini tengah menjalani penahanan didakwa dalam kasus hibah atas sertifikat HGB No.72, atas nama Fongky Sulistio dengan luas 1.810 m2 yang terletak di Jalan Banggeris, RT 06, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, karena tanda tangan pemberi hibah Fongky Sulistio (alm.) yang tertuang dalam sejumlah dokumen berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.LAB : 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015 disebutkan non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Fongky Sulistio pembanding.

Dalam eksepsinya, PH terdakwa mengatakan bahwa perbuatan pidana yang diduga dilakukan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rudi Talanipa SH MH, Sugiono SH MH, dan Hendra Sahputra SH MH dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang mendakwa kliennya dengan dakwaan primair melanggar Pasal 266 ayat 2 KUHP, dan dakwaan subsidair Pasal 263 ayat 2 KUHP tidak dapat dituntut karena gugur atau telah daluwarsa.

Sejumlah dalil hukum yang dikemukakan PH terdakwa di antaranya, ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 266 ayat 2 maksimal 7 tahun penjara dan ketentuan ancaman pidana Pasal 263 ayat 2 maksimal 6 tahun penjara. Sedangkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan terdakwa sekitar tahun 2000 – 2001 dan waktu pelaporan tahun 2015, sehingga tenggang waktunya sudah sekitar 14 tahun.

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Ke-3 dihubungkan dengan waktu terjadinya tindak pidana yang diduga dilakukan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut, menurut hukum bahwa wewenang Negara dalam hal ini Jaksa Penuntu Umum sebagai representasi Pemerintah telah tertutup wewenangnya oleh Undang-Undang, untuk menuntut terdakwa karena perbuatan pidananya sudah daluwarsa,” sebut Agustinus dalam eksepsinya.

Kasus ini mencuat setelah Riccy Sulistio selaku anak kandung Fongky Sulistio (alm.) melaporkan terdakwa ke Polres Samarinda pada Bulan Juni 2015, karena pemalsuan tandatangan dalam akta hibah No.131/HB/SK/2000, tanggal 03 Juli 2000.

Akibat perbuatannya, saksi Riccy Sulistio dalam dakwaan JPU menyebutkan mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp20 Miliar.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Budi Santoso SH dengan Hakim Anggota Lucius Sunarno SH MH dan Rustam SH akan dilanjutkan minggu depan. (LVL)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password