Mantan Bendahara dan Kasek Panwas Pileg Pilpres Kubar Divonis 5 Tahun

Herlina berdiri meninggalkan kursi terdakwa usai pembacaan vonis. (foto:LVL)

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur, yang dipimpin Joni Kondolele SH MM didampingi Hakim Anggota Fery Haryanta SH dan Poster Sitorus SH MH menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada terdakwa Herlina dan Eni Yulita Rohani, Kamis (19/10/2017) sore.

Herlina adalah Kepala Sekretariat (Kasek) Panitia Pengawas (Panwas) sedangkan Eni Yulita Rohani merupakan Bendahara Panwas Kutai Barat pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014.

Selain dijatuhi hukuman penjara, kedua terdakwa juga didenda masing-masing Rp200 Juta subsidair 1 bulan penjara.

Hukuman buat keduanya tidak berhenti sampai di situ, Majelis Hakim juga memvonisnya untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp75 Juta dengan ketentuan apa bila dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak bisa membayar, maka hartanya disita Jaksa untuk dilelang. Apa bila hartanya tidak cukup untuk mengganti kerugian Negara, maka dipenjara selama 1 bulan.

Kedua terdakwa dihadapkan ke Pengadilan Tipikor atas dakwaan dugaan tindak pidana korupsi anggaran pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014, dengan cara penggelembungan (mark up) jumlah anggota Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) di Kutai Barat.

Dalam dakwaan JPU disebutkan jumlah PPL hanya sebanyak 446 orang, oleh terdakwa digelembungkan menjadi 721 orang yang berimbas pada membengkaknya anggaran sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar sekitar Rp1,6 Miliar.

Hukuman terhadap keduanya lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Kaltim, Dewi Rahmaningsih Nugroho SH, yang menuntutnya 7 tahun 6 bulan denda Rp200 Juta subsidair 3 bulan, dan membayar uang pengganti Rp800 Juta subsidair 3 tahun penjara.

Meski Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan JPU, namun Majelis Hakim menilai unsur-unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Junto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.

Atas vonis Majelis Hakim, Herlina yang didampingi Edi SH selaku Penasehat Hukumnya dan Eni Yulita Rohani yang didampingi Dalmasius SH menyatakan pikir-pikir.

“Kami pikir-pikir,” sebut Dalmasius SH singkat, menjawab pertanyaan Wartawan DETAKKaltim.Com usai sidang.

Dalam kasus ini bukan hanya Herlina dan Eni Yulita Rohani yang terpaksa harus duduk di kursi pesakitan, tiga orang anggota Panwwas Kutai Barat saat itu turut didakwa masing-masing Fuad Wahyudi, Supriyanto dan Jasairin.

Ketiganyapun menjalani sidang putusan setelah Herlina dan Eni Yulita Rohani selesai disidang. (LVL)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password