Tak Mampu Biayai Pilgub, KNPI Kaltim Ancam Libatkan Aparat Hukum

M.Taufik, Ketua KPU Kaltim menyerahkan cendera mata kepada Ketua KNPI Kaltim, Khairuddin. (foto:ahmad)

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Kedatangan KNPI Kaltim ke kantor KPU Kaltim rupanya bukan sekedar kunjungan seremonial antar kedua lembaga. Ketua KNPI Khairuddin tampak sangat getol ingin masalah anggaran Pilgub segera selesai.

Usai pertemuan dengan KPU, Koi -sapaan Khairuddin- tampak sibuk dengan Handphonenya untuk melakukan konsolidasi dengan anggota DPRD Kaltim dan birokrat Pemprov. Jika saja Sekprov Kaltim Rusmadi tidak berada di Balikpapan, KNPI mengagendakan akan langsung bertandang ke kantor gubernur untuk membicarakan masalah ini.

Berulang-ulang dalam pertemuan dengan KPU Rabu (17/5/2017) pagi, Koi menegaskan KNPI akan mengawal keterlambatan respon Pemprov dalam menyetujui dana Pilgub yang bermuara pada penundaan Pilgub tahun 2018 mendatang.

“Dampak dari ketidakseriusan Pemprov adalah KPU tidak memiliki anggaran untuk pembiayaan tahapan Pilkada, tahapan menjadi mundur yang menurut penuturan KPU maka otomatis penyelenggaraan Pilgub akan ditunda hingga Pilkada serentak selanjutnya yakni tahun 2021, karena Pilkada serentak 2019 adalah Pileg. Ini akan membuat Kaltim akan dipimpin oleh Pj gubernur untuk waktu yang sangat lama,” seloroh Koi.

Berita terkait : Pilgub Terancam Batal, KNPI Kaltim Geram

Seperti diketahui bahwa KPU Kaltim tidak memiliki banyak waktu lagi karena bulan Juni tahapan Pilkada sudah akan dimulai. Artinya Pemprov harus segera melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU jika tidak ingin penundaan Pilgub benar-benar terjadi. KNPI pun menyadari tenggat waktu yang tak banyak ini dan akan bergerak cepat. Jika hasil konsolidasi tidak membuahkan hasil, KNPI bisa saja mengambil opsi meminta aparat hukum untuk memeriksa Pemprov.

“Kalau sampai Pemprov tidak mampu membiayai agenda wajib Pilgub ini, maka KNPI akan meminta aparat yang berwenang seperti Kejati, Polda untuk melihat dan memeriksa kenapa Pilkada sampai tidak ada dananya. Artinya ada pembiayaan untuk urusan lain yang tidak lebih penting daripada Pilkada,” tutup Koi. (Ahmad)

 

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password