Serapan Anggaran Rendah, Pemkab Kukar Akan Evaluasi

Edi Damansyah (kiri) mengikuti rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kaltim, Rabu (27/7/2016) di Lamin Etam. (foto:HA)

DETAKKaltim.Com, TENGGARONG : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur akan mengevaluasi serapan anggaran yang hingga kini masih dibawah 50 persen,  baik dari kegiatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Provinsi maupaun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kukar.

“Kita akan evaluasi dan melihat masalahnya di mana, sehingga kegiatan pembangunan berjalan dengan lancar sesuai aturan, sehingga anggaran terserap dengan baik,” ujar Wakil Bupati Kukar Edi Damansyah usai mengikuti Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kaltim, Rabu (27/7/2016) di Lamin Etam, Samarinda.

Hal tersebut terkait dengan salah satu instruksi Presiden RI tanggal 19 Juli 2016 yang dibahas pada Rakor tersebut, yaitu agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menginventarisir penyerapan anggaran di daerah, serta permasalahan yang ada tarkait penyerapan anggaran.

Untuk itu, menurut Edi, apa yang menjadi Instruksi Presiden RI yang dibicarakan pada Rakor tersebut, akan segera ditindaklanjuti dengan dibahas pada tingkat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kukar.

Diharapkan, dengan rakor tersebut sinergitas antar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kukar yang sudah terjalin dengan baik, agar terus meningkat, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar.

“Pertemuan ini juga menjadi energi dan semangat baru untuk bekerja lebih baik lagi, khususnya bagi aparatur Kukar yang diberikan tugas selaku pengguna anggaran, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan,” demikian ujranya.

Rakor tersebut dipimpin Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak, dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kaltim, Kepala BPK Perwakilan Kaltim,  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota se Kaltim, kepala instansi dan stakeholder terkait.

Ketua panitia acara tersebut Meliana mengatakan, Rakor itu bertujuan untuk membahas isu dan permasalahan yang berkembang saat ini, khususnya sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden RI tanggal 19 Juli 2016.

“Di antaranya termasuk serapan anggaran APBN dan APBD,” ujarnya. (HA)

 

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password